Artikel Sistem Merit

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan pengawasan ASN. Upaya peningkatan tersebut salah satunya kini ditempuh melalui pembangunan manajemen mutu berstandar ISO 9001:2015 untuk lingkup layanan pengawasan di bidang Penilaian Penerapan Sistem Merit dan dukungan internal melalui Sekretariat KASN.

Pembangunan manajemen mutu dimaksudkan untuk meningkatkan standardisasi proses penilaian KASN terhadap penerapan sistem merit di instansi pemerintah sehingga dapat mewujudkan keterbukaan dan terjaganya akuntabilitas pelayanan KASN yang berkualitas.

Di samping itu, pembangunan standar mutu ISO 9001:2015 juga diharapkan semakin meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap proses penilaian penerapan sistem merit yang dilakukan oleh KASN.

Sebagai salah satu upaya membangun kesiapan proses penilaian penerapan sistem merit yang berstandar ISO 9001:2015, maka KASN telah menyusun Pedoman Mutu Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 yang berisi rambu-rambu mengenai cara penerapan ISO 9001:2015 dalam berbagai aspek tata kelola di KASN, khususnya Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah I, Kelompok Kerja Pengawasan Bidang Penerapan Sistem Merit Wilayah II, serta Sekretariat.

Seluruh pegawai di KASN diharapkan dapat memahami pedoman mutu tersebut serta mengimplementasikannya secara konsisten. Pedoman mutu tersebut dapat diakses melalui tautan bit.ly/pedomanmutuKASN

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) kembali menggelar Anugerah Meritokrasi untuk mengapresiasi instansi pemerintah yang berhasil menerapkan sistem merit dengan baik dan sangat baik. Pada 2021 ini, KASN menetapkan 45 instansi memperoleh kategori pelaksanaan sistem merit sangat baik dan 77 instansi dengan predikat baik. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya, di mana sebanyak 81 instansi ditetapkan mendapat kategori sangat baik dan baik.

Menurut sejarah, sistem merit mulai dilakukan di zaman Dinasti Qin dan Han di China. Dinasti ini mengenalkan sistem merit melalui sistem pendidikan dan pelatihan, diikuti dengan ujian dan seleksi bagi calon-calon pejabat pemerintahan. Dalam upaya melaksanakan kekuasaan kerajaan yang wilayahnya begitu luas, besar, dan menyebar, pemerintahan Dinasti Qin dan Han menghadapi ruwetnya jaringan jabatan yang kompleks.

Government employees are basically unmanageable. That’s the unavoidable conclusion of a report by the Partnership for Public Service and Booz Allen. The dry language of the report cannot disguise a reality that would drive any manager to despair. Labyrinthian hiring procedures are “a mystery” that prevent managers from picking people who might do the job, and drive good people away from public service. Rigid policies “encourage long-term tenure” and are “a burden on government that needs to encourage flexibility and innovation.” Accountability is nonexistent: “employees and managers view performance management as a paperwork exercise, an annual necessary evil that has little effect on their working lives.”

The Nine Box Talent Grid is a performance management, calibration and succession planning tool. It helps organizations assess their employees across two dimensions, current performance and future potential.