Sistem Merit

dalam Manajemen ASN

Apa itu sistem merit?

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.

Sebagai penjabaran agenda Prioritas RPJMN 2020-2024, penerapan sistem merit ditetapkan sebagai satu dari tiga program prioritas bidang aparatur dalam RKP 2020, yaitu (1) Peningkatan akuntabilitas kinerja, pengawasan, dan reformasi birokrasi; (2) Peningkatan inovasi dan kualitas pelayanan publik; dan (3) Penguatan implementasi manajemen ASN berbasis merit.

Apa Tujuan Sistem Merit?


  • Merekrut ASN yang profesional dan berintegritas dan menempatkan mereka pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensinya;

  • Mengembangkan kemampuan & kompetensi ASN;

  • Memberikan kepastian karier dan melindungi karier ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan;

  • Mengelola ASN secara efektif dan efisien;

  • Memberikan penghargaan bagi ASN yang adil dan layak sesuai kinerja.

Apa Manfaat Sistem Merit?

Bagi ASN

  • ASN dapat mengembangkan diri sesuai dengan kebutuhannya

  • Melindungi karir ASN dari politisasi kebijakan yang bertentangan dengan sistem merit

  • Meningkatkan motivasi ASN

  • ASN memiliki jalur karir yang jelas

Bagi Organisasi

  • Dapat merekrut ASN yang professional dan berintegritas, serta menempatkan sesuai dengan kompetensinya sehingga target organisasi mudah tercapai

  • Mempermudah PPK dalam pengisian jabatan

  • Dapat mempertahankan ASN yang berkompeten dan berkinerja dengan kompensasi yang layak

Bagi Birokrasi

  • Slogan birokrasi kuat negara maju akan tercapai

  • Birokrasi mandiri

  • Birokrasi menjadi pusat inovasi dan kreatifitas

Bagi Masyarakat

  • Tujuan birokrasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat akan terjamin

Tentang Komisi Aparatur Sipil Negara

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) merupakan salah satu output penting dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Hadirnya UU ASN membuat manajemen kepegawaian di Indonesia berubah secara signifikan. Mulai dari seleksi CPNS hingga pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) diawasi dengan ketat dan pelaksanaanya dilakukan berdasarkan sistem merit. Terkait fungsi pengawasan tersebut, lahirlah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga non struktural yang bebas dari intervensi politik. Berdasarkan pasal 25 UU ASN, KASN memiliki kewenangan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas serta kode etik dan kode perilaku ASN.

Visi dan Misi KASN

Visi

“Mendukung Visi Presiden melalui Terwujudnya ASN Kelas Dunia”

Misi

1. Mengawasi Pelaksanaan Nilai Dasar, Kode Etik, Kode Perilaku dan Netralitas serta Penerapan Sistem Merit dalam Kebijakan dan Manajemen ASN

2. Melaksanakan Tatakelola KASN yang Mandiri, Profesional, dan Akuntabel

Ada yang ingin Anda tanyakan?

KASN siap membantu dan memfasilitasi jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait sistem merit di Instansi Pemerintah.